Pph Pasal 4 Ayat 2 Sewa Tanah Dan Bangunan

Pph Pasal 4 Ayat 2 Sewa Tanah Dan Bangunan. Pasal 4 (2) d uu pph jo pp. Contoh pemotongan dan penghitungan pph pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan cv polan (badan.

PPT Pertemuan 2 PPh Pasal 4 Ayat 2 PowerPoint Presentation, free from www.slideserve.com

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pph pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi,. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan. Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jalan hidup.

Jadi Intinya, Saat Terutang Pada Saat Sewa Dibayar Dimuka Telah Dibayar Atau Telah Diakui Sewa Dibayar Dimuka Pada Pembukuan.

Sewa tanah dan/atau bangunan dalam hal anda. Saat terutang pph pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan sewa atas tanah dan atau bangunan sebagai penyewa wajib pajak berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan yang. Pengalihan rumah sederhana & rumah susun sederhana oleh wp yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:

Baca :   Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Atas Pembayaran Sewa Tersebut Damas Wibowo Telah Membayar Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan.

Adapun untuk sanksi atas keterlambatan pelaporan spt masa pph pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan ke kantor pajak dikenakan sanksi administrasi. Cara menghitung pph pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito adalah rp 150.000.000 x 3% = rp 4500.000 kemudian pph terutang adalah rp 4.500.000 x 20% = rp 900.000. Objek pph pasal 4 ayat (2) atas jasa konsruksi yakni penghasilan pecah :

Cara Gross Up Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan, Penyetoran, Dan Pelaporannya Diterbitkan Senin, Oktober 30, 2017 Oleh Aylan Zein Jika Suatu Perusahaan.

Contoh pemotongan dan penghitungan pph pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan cv polan (badan. Objek pph pasal 4 ayat 2 terdiri dari 11 penghasilan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pph pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi,.

Perpajakan Di Indonesia Menganut Asas Substance Over Form Yang Artinya Substansi Suatu Kejadian/Transaksi Mengungguli Formalitas Atau Legalitasnya.

Objek pph pasal 4 ayat (2) sewa tanah atau bangunan penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung. Anda sebagai wajib pajak badan berkewajiban memotong pph final pasal 4 ayat 2 atas beberapa transaksi atau objek berikut: Database peraturan ini merupakan bagian.

Tarif Pengenaan Untuk Persewaan Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Diatur Dalam Pasal 4 (2) D Uu Pph Jo Pp No.71 Tahun 2008.

Atas pembayaran biaya sewa tanah dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan pph pasal 4 ayat (2) sebesar 10% x seluruh biaya sewa. Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan pph pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996. Selain ppn penyewaan bangunan juga dikenakan pph pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari seluruh biaya sewa.

Baca :   Pph Final Pasal 4 Ayat 2 Sewa Bangunan

Check Also

Contoh Proposal Pembangunan Masjid Al Ikhlas

Contoh Proposal Pembangunan Masjid Al Ikhlas. Web proposal ini disusun dengan harapan dapat meningkatkan proses …